isi perjanjian linggarjati

Perjanjian Linggarjati – Kronologis, Latar Belakang, Isi dan Tokohnya

Perjanjian Linggarjati – Indonesia adalah salah satu negara yang dijajah oleh Belanda, sehingga kali ini portal mudisini akan membahas mengenai sejarah perjanjian Linggarjati mulai dari tokoh, latar belakang hingga dampak yang dirasakan oleh Bangsa Indonesia.

Simak penjelasan dibawah ini dengan seksama sebagai salah satu bentuk pelajaran sekaligus cara kita dalam menghargai para pahlawan yang berjasa atas kemerdekaan Indonesia.

Yuk Langsung saja kita mulai.

Video Dokumenter Perjanjian Linggarjati

Sebelum kita masuk pada pembelajaran perjanjian linggarjati, sebaiknya kamu menonton video dokumenter berikut ini agar lebih jelas dalam mempelajari sejarah.

Didalam video tersebut akan diceratakan bagaimana asal muasal perjanjian linggarjati bisa terlaksana. Selamat menyaksikan.

Perjanjian Linggarjati

penjanjian linggarjati
caridimari.blogspot.com

Awal pemerintahan Indonesia yang dibentuk oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menggnakan sistem Pemerintahan Kabinet-Presidensial. Tetapi pada kenyataannya ternyata sistem pemerintahan tersebut memiliki beberapa kelemahan.

Hal itu membuat Negara Indonesia terlihat buruk dimata dunia internasional. Mulai dari anggapan yang menunjukan Indonesia adalah negara fasis buatan Negara Jepang yang membuat bangsa Indonesia kesulitan mendapat pengakuan dari pihak sekutu dan Belanda. Ada juga yang mengatakan bahwa Presiden Ir. Soekarno dianggap sebagai kolabolator Jepang.

Hal ini tidak dibiarkan terus berlarut, maka solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dikeluarkan Maklumat Negara RI No. X tahun 1945. Di dalamnya berisi mengenai perubahan KNIP menjadi badan legislatif dan memiliki hak untuk ambil bagian dalam menentukan garis-garis haluan negara.

Agar maksud dan tujuan dari maklumat tersebut dapat tercapai maka ditunjuklah Sjahrir sebagai pemimpin yang berjiwa revolusioner dan bebas dari pengaruh Jepang. Kemudian Kabinet Presidensial digantikan oleh Kabinet Parlementer dengan mengangkat Sjahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia yang pertama.

Sjahrir adalah seorang pemimpin yang cenderung suka melakukan diplomasi untuk menghalau penjajah. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengadakan perundingan atau perjanjian. Salah satu perjanjian yang dilakukan oleh Sjahrir adalah Perjanjian Linggarjati.

Perjanjian Linggarjati adalah sebuah perjanjian yang memiliki sejarah dan berisi tentang kesepakatan-kesepakatan pemerintah Indonesia dengan kepemerintahan belanda yang mana kesepakatan tersebut disepakati didalam sebuah perundingan.

Perjanjian Linggarjati juga adalah kekuatan diplomatik pemerintah Indonesia untuk membela dan memperjuangkan daerah kesatuan Republik Indonesia dari cengkraman-cengkraman para penjajah Belanda.

Para tokoh-tokoh dari Negara Indonesia dan Negara belanda duduk bersamaan untuk membentuk atau membuat sebuah kesepakatan yang telah dirangkum didalam beberapa poin-poin persetujuan.Kejadian seperti ini akhirnya dikenal dengan sebuah sebutan Perjanjian Linggarjati.

Perjanjian ini sudah berhasil mengangkat permasalahan-permasalahan Indonesia dengan Belanda ke bidang internasional dengan mencantumkan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Kenapa perjanjian ini disebut dengan sebutan perjanjian linggarjati? Karena, lokasi terjadinya perjanjian tersebut berada di Desa Linggarjati yang mana desa tersebut berada di daerah selatan Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia sekitar tanggal 10 November 1946.

Sejarah dan Latar Belakang Perjanjian Linggarjati

isi perjanjian linggarjati
pintuwisata.com

Terpilihnya Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri ini menandakam berlakunya sistem Kabinet Parlementer yang miliki maksud untuk menjadikan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang kuat. Hal ini disebabkan pemerintahannya dipimpin oleh seorang tokoh pejuang demokrasi dan bebas dari fasisme.

Walaupun cara kepemimpinan melalui diplomasi banyak mendapat pertentangan dari tokoh revolusi lainnya. Namun perundingan menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mendapat pengakuan dari negara-negara lainnya di dunia.

Pemerintah Inggris yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia segera menyelesaikan tugasnya. Pemerintah Inggris menugaskan Sir Archibald Clark Kerr dan dari pihak Belanda mengutus Jenderal Van Mook.

Pada tanggal 14-25 April 1946 perwakilan Inggris mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hoogwe Veluwe. Namun sayang perundingan itu berakhir gagal karena tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini disebabkan Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia atas pulau Jawa, Sumatera, dan Belanda.

Pemerintahan Belanda hanya mau mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura. Sehubungan dengan gagalnya perundingan di Hoogwe Veluwe, sehingga kemudian disepakati untuk dilaksanakannya Perjanjian Linggarjati di daerah Jawa Barat.

Masalah-masalah yang terus menerus terjadi antara Negara Indonesia dengan Belanda menjadi sebuah alasan terjadinya Perjanjian Linggarjati. Masalah ini terjadi dikarenakan Negara Belanda belum mau mengakui apabila Negara Indonesia telah merdeka dan baru saja dideklarasikan.

Para-para pemimpin atau tokoh Negara menyadari bahwa untuk mengakhiri permasalahan dengan peperangan hanya akan mengakibatkan dan menelan korban jiwa dari kedua belah pihak, yaitu dari Negara Indonesia dan Negara Belanda.

Maka dari itu, Negara Inggris berusaha sebisanya untuk mempertemukan Negara Indonesia dengan Negara Belanda di sebuah meja perundingan untuk membuat atau membentuk sebuah kesepakatan yang sangat jelas.

Baca Juga  40 Contoh Gambar Ragam Hias Flora dan Fauna Beserta Penjelasan Lengkap dan Detail

Akhirnya perjanjian yang memiliki banyak sejarah antara Negara Indonesia dan Negara Belanda ini terlaksana dan berakhir di daerah Linggarjati, Cirebon sekitar pada tanggal 10 November.

Kronologis Perjanjian Linggarjati

sejarah perjanjian linggarjati
donipengalaman9.wordpress.com

Sesuai dengan nama perjanjiannya, Linggarjati adalah wilayah berasal dari saran yang diberikan Ibu Mrs. Maria, karena sang Ayah pernah menjabat sebagai Bupati Kuningan, sehingga ia hafal dengan baik kondisi tempat itu.
Lokasi Linggarjati ini berada di lereng Gunung Ciremai yang mempunyai suasana yang sejuk dan pemandangan yang indah.

Selain itu, Residen Cirebon Hamdani maupun Bupati Cirebon Makmun Sumadipradja, kedua pejabat tersebut kebetulan berasal dari partai Sosialis, sehingga keamanan dari perjanjian ini terjamin.

Selain hal diatas, dipilihnya Linggarjati sebagai tempat dilaksanakannya perundingan karena saat itu menjauhkan dampak berasal dari Belanda di Jakarta, dan wilayah Ibu Kota negara dipindahkan ke Yogyakarta, agar dipilihnya Linggarjati adalah diamati berasal dari wilayah Linggarjati terletak di tengah-tengah pada Jakarta dan Yogyakarta.

Faktor alam juga menjadi pengaruh kala itu menjadi tempat Perjanjian Linggarjati masih sepi, lebih kurang 10 rumah yang berada di lebih kurang di sekitar gedung tempat perundingan, karena faktor lingkungan berdampak pada hasil perundingan Linggarjati.

Pemerintah Belanda dalam hal ini diwakili oleh Komisi Jenderal, dan Pemerintah Republik Indonesia, pada saat itu diwakili oleh Delegasi Indonesia, atas dasar keinginan yang ikhlas. Keduanya hendak menentukan perhubungan yang baik pada kedua bangsa yaitu antara Belanda dan Indonesia.

Dengan melakukan metode dengan bentuk-bentuk yang baru, akan berdampak baik bagi kemajuan hubungan antara kedua belah pihak. Karena hubungan kerjasama yang dilakukan dengan ikhlas dan sukarela merupakan jaminan yang baik bagi kedua belah pihak untuk kukuh dan teguh terhadap hasil perundingan

Tokoh yang Terlibat dalam Perjanjian Linggarjati

tokoh perjanjian linggarjati
indonesian-persons.blogspot.com

Terjadinya perjanjian Linggarjati ini dihadiri oleh beberapa macam tokoh yang tugasnya mewakili dari 3 Negara, yakni diantara tokoh-tokoh tersebut berasal dari Negara Republik Indonesia, Negara Belanda dan Negara Inggris.

Berikut dibawah ini adalah tokoh-tokoh yang menghadiri dan ikut serta dalam perundingan perjanjian linggarjati.

  1. Pemerintah dari Negara Indonesia yang diwakili oleh Dr. A. K. Gani, Mr. Susanto Tirtoprojo, Sutan Syahrir dan yang terakhir Mohammad Roem
  2. Pemerintah dari Negara Belanda diwakili oleh Van Pool, Prof. Schermerhorn dan yang terakhir diwakili oleh De boer.
  3. Pemerintah dari Inggris yang memiliki peran sebagai mediator diwakili oleh Lord Killearn.

Tokoh-tokoh Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati

Terdapat 4 tokoh yang mewakili Bangsa Indonesia dalam perjanjian Linggarjati ini, mereka semua telah mencatatkan namanya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, berikut ini akan dijelaskan para tokoh-tokoh dari Indonesia;

1. Dr. A. K. Gani

tokoh perjanjian linggarjati 1
merdeka.com

Tokoh yang pertama adalah Dr. A.K Gani, beliau lahir di Sumatra Barat. Beliau menjadi bagian dari kesatuan kabinet Syahrir, pada kala itu beliau menjabat sebagai anggota konstituante. Beliau juga menjadi delegasi Indonesia dalam perjanjian Linggarjati.

Sebagai seorang delegasi Dr. Gani memnyampaikan sumbangan pemikiran untuk melengkapi isi perjanjian. Bahkan Dr. A.K Gani juga ikut menandatangani isi Perjanjian Linggarjati di Jakarta.

2. Sutan Sjahrir

tokoh perjanjian linggarjati 2
showbizzdunia.blogspot.co.id

Di dalam peristiwa sejarah Perjanjian Linggarjati, Sutan Sjahriri berperan sebagai ketua delegasi Bangsa Indonesia. Beliau dianggap pantas dan layak menjadi wakil Indonesia dalam peristiwa ini katerna pemikirannya mengenai cara meraih kemerdekaan tanpa harus memakai kekerasan.

Sutan Sjahrir bermaksud melihatkan kepada dunia Internasional bahwa revolusi Indonesia adalah perjuangan sebuah bangsa yang beradab dan demokratis di tengah kondisi kebangkitan bangsa-bangsa yang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kaum penjajah setelah perang dunia II.

Hal tersebut beliau tunjukkan dengan mengadakan interaksi dengan negara-negara lainnya supaya Indonesia memperoleh dukungan dari berbagai negara seperti India dan Australia.
Selain itu, di dalam negeri ditunjukkan dengan melakukan diplomasi terhadap Belanda yang dulu menjajah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.

3. Mr. Mohammad Roem

tokoh perjanjian linggarjati 3
suaradewan.com

Tokoh perjanjian Linggarjati yang selanjutnya adalah Mr. Mohammad Roem, pada kala itu beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Sjahrir III. Sehingga beliau juga ikut serta menjadi delegasi Indonesia pada peristiwa Perjanjian Linggarjati.

4. Mr. Soesanto Tirtoprodjo

tokoh perjanjian linggarjati indonesia
wikimedia.org

Tokoh perjanjian Linggarjati yang terakhir adalah Mr. Soesanto Tirtiprodjo, beliau adalah orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri pada enam kabinet yang berbeda-beda. Beliau lahir di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1900 dan wafat pada tahun 1969.

Mr. Soesanto Tirtiprodjo juga menjabat sebagai Menteri ketika Kabinet Sutan Sjahrir. Dalam Perjanjian Linggarjati beliau menjadi delegasi Indonesia dan ikut menandatangani hasil Perundingan Linggarjati sebagai bukti tanggung jawab terhadap tugas negara.

Tokoh Belanda dalam Perjanjian Linggarjati

Selain tokoh-tokoh dari Bangsa Indonesia, adapula tokoh-tokoh dari Belanda. Tokoh-tokoh dari Belanda yang berperan dalam Perjanjian Linggarjati diantaranya adalah

  • Prof. Mr. Schermerhorn bertindak sebagai ketua delegasi Belanda
  • Dr. Van Mook, Mr. Van Pool, dan Dr. F. De Boer bertindak sebagai anggota.

Tokoh Inggris dalam Perjanjian Linggarjati

Terdapat pula satu tokoh yang menjadi perwakilan Negara Inggris dalam perjanjian Linggarjati ini, tokoh tersebut ialah Lord Killearn yang berperan sebagai mediator dalam Perundingan Linggarjati

Baca Juga  17+ Tips Mudik Lebaran Agar Perjalanan Lebih Aman dan Nyaman

Isi Perjanjian Linggarjati

isi perundingan linggarjati
bapaknugroho.blogspot.co.id

Karena kejadian ketidak pahaman antara Negara Indonesia dan Negara Belanda, maka perjanjian linggarjadi ini baru di tandatangani oleh Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun 147.

Perjanjian Linggarjati telah Resmi di tandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret tahun 1947 didalam upacara kenegaraan yang mana upacara tersebtu berlangsung di Istana Negara, DKI Jakarta.

Berikut dibawah ini merupakan sebuah isi dari Perjanjian Linggarjati:

  • Negara Belanda sudah mau mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kerajaan mencangkup daerah Madura, Sumatera, dan daerah Jawa. Negara Belanda harus angkat kaki atau meninggalkan daerah de facto tersebut diberi keringanan dan paling lambat pada tanggal 1 Januari 1tahun 1949.
  • Negara Belanda dan Negara Republik Indonesia sudah saling menyepakati untuk membuat Negara serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat terdiri dari RI, Kalimantan dan Timur besar. Pembentukan RIS ini akan dijadwalkan sebelum tanggal 1 januari.
  • Negara Belanda dan RIS telah sepakat juga dalam membentuk atau membangun Uni Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpin atau ketua.

Dampak Perjanjian Linggarjati

dampak perjanjian linggarjati
pintuwisata.com

Seperti halnya pada perjanjian-perjanjian lain yang dilakukan bangsa Indonesia dengan para penjajah, tentunya perjanjian Linggarjati juga  mempunyai dampak posfitif maupun negatif bagi Negara Indonesia.

Berikut ini adalah dampak negatif dan dampak negatif yang dialami oleh Bangsa Indonesia akibat Perjanjian Linggarjati;

Dampak Positif

Negara Indonesia ini sebagai negara yang baru saja merdeka dari penjajahan Belanda dan mendapatkan sebuah pengakuan secara de facto oleh Negara Belanda.

Dampak Negatif

Daerah kekuasaan Negara Indonesia semakin menyempit dan sempit sekali, dikarenakan Negara Belanda tida mau mengakui semua dari daerah kekuasaan-kekuasaan Indonesia. Negara Belanda hanya mau mengakui daerah kekuasaan Indonesia hanya pada Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Sumatera.

Pro dan Kontra dari Perjanjian Linggarjati

isi perjanjian linggarjati indonesia
id.wikipedia.org

Telah terjadinya kejadian pro dan kontra didalam penandatanganan perjanjian Linggarjati, akan tetapi akhirnya Negara Indonesia pun tetap menyetujui dan menandatangani perjanjian ini pada tanggal 25 Maret tahun 1947, peristiwa ini terjadinya karena

  1. Cara damai adalah salah satu cara yang palling baik dalam menghindari dari jatuhnya korban-korban jiwa, hal ini dikarenakan kemampuan para militer-militer Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan pasukan militer Negara Belanda.
  2. Cara damai bias mengundang atau memanggil simpati dari dunia internasional.
  3. Perdamaian dengan penghentian senjata bisa mengasihi pelang untuk pasukan-pasukan militer Indonesia untuk mengerjakan berbagai macam hal dan diantaranya ialah konsolidasi.

Setelah terjadinya perjanjian ini hubungan kedua negara tidaklah menjadi baik, hal ini disebabkan terdapat perbedaan dalam menafsirkan isi dari perjanjian Linggartjati.

Negara Belanda menganggap bahwa Bangsa Indonesia sebagai bagian dari Belanda, sehingga semua urusan eksternal diurus oleh Belanda.

Selain itu, Negara Belanda juga menuntut untuk dibentuknya  pasukan keamanan gabungan. Karena hal inilah Belanda melakukan aksi bersenjata yang disebut dengan Agresi Militer Belanda, aksi Agresi Militer Belanda ini sekaligus membatalkan perjanjian Linggarjati.

Pasal Perjanjian Linggarjati

Adapun isi dari perundingan Linggarjati secara lengkap terdiri dari 17 pasal dan 1 pasal penutup.

Pasal 1

Pemerintah Belanda menyetujui kenyataan kekuasaan De-facto. Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera dan Madura. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda atau tentara Serikat dengan sedikit demi sedikit dan dengan kerjasama diantara kedua belahpihak, akan dimasukan pula kesanggupan daerah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kerjasama itu, maka dengan segera akan dimulai dengan melakukan tindakan yang perlu, supaya selambat-lambatnya pada waktu yang dicantumkan pada pasal 12, termaksudnya daerah-daerah yang dimaksud itu telah selesai.

Pasal 2

Pernerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda bersama¬sama mengadakan segera berdirinya suatu negara berdaulat dan berdemokratis, yang didasarkan perserikatan dan dinamakan Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3

Pemerintah Indonesia Serikat itu akan mencakup semua daerah Hindia¬Belanda seluruhnya dengan ketentuan, jika para penduduk pada suatu bagian daerah setelah dimusyawarahkan dengan lain- lain bagian daerah juga, menyatakan menurut dalam aturan Demokratis tidak atau masih belum bisa masuk ke dalam perserikatan Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian yang itulah diwujudkan semacam kedudukan yang istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat dan terhadap kerajaan Belanda.

Pasal 4

Adapun negara-negara yang kelak sebagai Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Timur Besar dan Borneo , yaitu dengan tidak mengurangi dari hak kaum penduduk pada sesuatu bagian daerah, untuk melontarkan kehendaknya, menurut aturan Demokratis supaya Keberadaannya dan Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.

Dengan tidak menyalahi apa yang sudah ditentukan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat (1) pada pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh menyelenggarakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

Pasal 5

Undang-undang Dasar Negara Indonesia itu ditetapkan nanti dalam sebuah persidangan pembentukan Negara, yang akan didirikan oleh para wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu yang lain yang akan termasuk kelak dalam cakupan Negara Indonesia Serikat itu, dan wakil-wakil itu ditujukan dengan menggunakan jalan Demokratis juga dengan mengingat ketentuan ayat berikut dalam pasal itu.

Baca Juga  Isi Perjanjian Renville Beserta Sejarah, Latar Belakang, Dampak dan Tujuannya

Kedua belah pihak akan bermusyawarah mengenai cara ikut campurnya dalam persidangan dalam rangka membentuk Negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang juag termasuk dari pada daerah kekuasaan Republik Indonesia dan oleh kelomopk penduduk yang tidak cukup segala Perwakilannya itu dengan mengingat tanggung jawab dari Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 6

Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda, untuk membela dalam mempeliharakan kepentingan-kepentingan bersama dari pada Negara Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk sebuah persekutuan Belanda-Indonesia,yang dengan itu terbentuknya kerajaan Belanda, yang mencakup Hindia-Belanda, Negeri Belanda, Suriname dan Curocua diganti sifatnya menjadi persekutuan itu dengan Negara Belanda, Curacoa dan Suriname satu dengan lainnya dari pada negara Indonesia Serikat.

Yang tertera di atas tidak akan mengurangi kemungkinan guna mengadakan pula aturan, kemudian mengenai dengan kedudukan diantara Negeri Belanda dan Curacoa satu dengan lainnya.

Pasal 7

Untuk membela kepentingan yang tertulis di dalam pasal ini, persekutuan Indonesia Belanda itu akan memiliki alat-alat kelengkapan sendiri.

Alat-alat kelengkapan Pemerintahan akan disusun oleh para pemerintah Kerajaan dan Indonesia Serikat yang mungkin juga oleh majelis-majelis wakil rakyat Negara-negara itu.

Adapun yang akan dianggap dalam kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerjasama dalam perhubungan luar Negeri, pertahanan dan keuangan serta juga mengenai hal-hal ekonomi dan juga kebudayaan.

Pasal 8

Diujung persekutuan Indonesia Belanda itu duduklah Keputusan-keputusan Belanda untuk mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama yang ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan persekutuan atas nama Baginda Raja.

Pasal 9

Untuk membela kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negri Belanda, dan kepentingan-kepentingan dari Kerajaan Belanda dl Indonesia, maka masing-masing Pemerintah kelak mengangkat komisaris luhur.

Pasal 10

  1. Anggar-anggar persekutuan Indonesia-Belanda itu antara lain akan mengandung juga sebuah ketentuan-ketentuan mengenai:
  2. Pertanggungan hak-hak Indonesia dan Belanda yang satu terhadap yang lain dan jaminan kepastian diantara kedua belah pihak memutruskan kewajiban-kewajiban yang satu kepada yang lain.
  3. Hak kewarganegaraan untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Belanda masing-masing di wilayah lainnya.
  4. Aturan bagaimaaa cara menyelesaikannya apabila pada alat¬alat kelengkapan persekutuan itu tidak dicapai seperti kesepakatan.
  5. Aturan cara dengan syarat-syarat apa dan bagaimana alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda menyediakan bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, selama masa Indonesia Serikat itu kurang atau tidak cukup memiliki alat-alat kelengkapan sendiri.

Pasal 11

Anggar-anggaran itu akan direncanakan nanti oleh sebuah permusyawarahan antara para wakil Negara Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda yang hendak di bentuk itu.

Anggar-anggaran itu terus berlaku setelah ditetapkan oleh majelis-¬majelis Perwakilan Rakyat dari kedua belah pihak masing-masingnya.

Pasal 12

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda akan mengusahakan agar terwujudnya negara Indonesia Serikat dan juga Persekutuan Belanda-Indonesia telah selesai sebelum 1 Januari 1949.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan secepatnya akan melakukan tindakan¬tindakan agar, setelah terbentuknva persekutuan Indonesia – Belanda itu, Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengaku hak-hak orang-orang yang bukan bangsa Indonesia dan akan menuntut dipulihkannya hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan juga barang-barang milik mereka, yang lagi berada di daerah kekuasaan Defacto. Sebuah panitia bersama akan dibuat untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengambilan itu.

Pasal 15

Untuk mengubah sifat Hindia, sehingga susunan dan cara kerjanya harus sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk rancangan menurut hukum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan berusaha supaya dengan segera dilakukan aturan undang-undang. Agar supaya sementara menunggu berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Indonesia – Belanda itu. Kedudukan kerajaan Belanda di dalam Hukum Negara dan Hukum Berbangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16

Dengan segera setelah adanya persetujuan ini maka kedua belah pihak menjadi melakukan pengurangan kekuatan di angkatan balatentaranya, masing-masing kedua belah pihak akan melakukan musyawarah mengenai sampai seberapa dan lambat cepatnya melaksanakan perundingan itu begitu juga tentang kerja sama dalam hak ketentuan.

Pasal 17

Untuk kedamaian bersama dari apa yang dimaksudkan dalam Persetujuan ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda, hendak disetujui sebuah badan yang terdiri dari delegasi-delegasi yang ditunjukan dari tiap-tiap pemerintahnya masing-masing dengan sebuah sekretariat bersama.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda bilamana tumbuh perselisihan yang berhubungan dengan persetujuan ini, yang tidak bisa diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi tersebut itu, akan menyerahkan keputusan tersebut kepada Arbitrage.

Dalam hal ini persidangan delegasi-delegasi tersebut akan ditambah dengan ketua bangsa lain dengan cara memutuskan yang diangkat dengan kata mufakat antara kedua belah pihak delegasi tersebut, atau jika tidak berhasil dengan sepakat, maka diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Intemasional.

Pasal Penutup

Persetujuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Belanda dan kedua naskah tersebut sama ketentuannya.

***

Nah, itulah penjelasan sejarah perjanjian Linggarjati mulai dari latar belakang perjanjian Linggarjati, isi perjanjian Linggarjati, tokoh perjanjian Linggarjati serta dampak perjanjian Linggarjati. Semoga dengan membaca artikel ini bisa menambah wawasan mengenai sejarah.

Semoga bermanfaat 🙂

Leave a Comment